BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berlaku yang mana secara langsung dari penyelenggaraan yang tidak transparan adalah mencerminkan korupsi sosial atau sebagai upaya publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Di masa …
lembaga-lembaga yang berkaitan dengan stabilitas politik, tidak adanya terorisme dan kekerasan, perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah yang mahir, mekanisme regulasi yang lebih baik, pengurangan korupsi dan memastikan supremasi hukum yang dapat diakui sebagai kualitas tata kelola yang tinggi. Kerangka kelembagaan Ilustrasi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar keamanan siber dan Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menilai pemerintah tidak transparan dalam mengatasi kasus kebocoran data. Menurut dia, sejak tiga hingga empat tahun terakhir, kebocoran data yang terjadi lumayan besar. Namun, penyelesaian kasus tersebut tidak transparan. Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup. Medina dan Rufín (2015) menjelaskan bahwa transparansi memiliki dampak langsung pada trust (Kepercayaan) dan dampak tidak langsung terhadap satisfaction (Kepuasan). Pemerintah diminta untuk mengaudit proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang menelan biaya Rp114 triliun dan menilai apakah terjadi kekeliruan manajemen. Begitu pentingnya peran pers dalam negara demokrasi, pers bahkan dinobatkan sebagai pilar keempat demokrasi atau dikenal dengan fourth estate. Dilansir dari buku Teori Komunikasi Massa (2011) karya Denis McQuail, dijelaskan bahwa istilah pilar keempat demokrasi pertama kali dicetuskan oleh Edmund Burke dari Inggris pada akhir abad ke-18.Hasil dan Pembahasan. Bentuk Dominasi Negara dan Korporasi dalam Kasus Bencana Lumpur Lapindo: Dominasi pemerintah (negara) dan pihak PT LBI (korporasi) pengelolaan sumberdaya Migas di. wilayah
Banyak investasi asing yang bergerak di bidang penambangan sumber daya alam seperti Freeport. Seringkali penambangan perusahaan-perusahaan seperti ini tidak diikuti dengan kepatuhan terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tepat dan transparan. Akibatnya, pencemaran lingkungan dan perusakan habitat sumber daya alam di mana-mana.Pada webinar bertajuk "Masa Depan Pemilu 2024 Pasca Putusan PN Jakarta Pusat" yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Politik BRIN, ia menyebutkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) lah yang akan diuntungkan jika pemilu benar ditunda. "Ketika pemilu ditunda, ya jelas secara kasat mata, makanya banyak yang diam tidak Pengelolaan yang tidak transparan juga membuat kita tidak dapat mengetahui apakah langkah kenaikan iuran JKN merupakan langkah tepat untuk membenahi masalah. Sebagaimana diketahui, di tengah kesulitan warga dalam berhadapan dengan pandemi, pemerintah menaikkan iuran JKN. Ovcx.